BI AKAN BUKA KANTOR PERWAKILAN KALIMANTAN UTARA
Komunikasi dan koordinasi gencar yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara dengan Pemerintah Pusat berbuah manis. Salah satunya, dorongan agar Bank Indonesia segera membuka Kantor Perwakilan di Kaltara akan segera terwujud paling lambat 2015 mendatang.
Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengatakan kabar gembira itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo dalam pertemuan tahunan BI 2014 di Jakarta, Kamis (20/11) lalu. Dalam pertemuan yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo, pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Kerja, Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pimpinan DPR RI, Lembaga Penjamin Simpanan dan Gubernur se-Indonesia, Gubernur BI menyampaikan sambutan dengan tema Mengawal Stabilitas, Bersinergi Mempercepat Reformasi Struktural.
Ia mengatakan karena berbagai pertimbangan untuk jangka pendek karena faktor efektivitas dan efisiensi, Kantor Perwakilan BI Kaltara disarankan berada di Tarakan. Salah satunya karena pertimbangan kedekatan hubungan dan asebilitas dimana kantor cabang utama perbankan rata-rata berada di Tarakan.
“Selain itu, seperti di provinsi lain, kita akan akan membantu penyiapan lahan lewat hibah untuk Kantor Perwakilan BI Kaltara di Tanjung Selor. Karenanya keberadaan Kantor Perwakilan BI dalam dua atau tiga tahun harus segera pindah ke ibukota provinsi di Tanjung Selor,”ujar Irianto.
Keberadaan kantor perwakilan BI, lanjut Irianto sangat penting. Sebab sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah. Meskipun pengaturan dan pengawasan perbankan telah pindah ke OJK. Peran-peran strategis BI bagi daerah sangat banyak diantaranya memberikan asisten hal-hal yang perlu dan tidak untuk dilakukan salah satunya menjaga inflasi agar tidak melebihi ambang batas yang membahayakan.
Selain itu, lanjut Irianto, BI memfasilitasi informasi data moneter dan ekonomi makro lainnya kepada gubernur dan bupati/walikota, pemberdayaan sektor riil dan keuangan inklusif untuk mendukung perekonomian daerah, menjaga sistem pembayaran yang efisien, melakukan riset perekonomian daerah, mengelola peredaran uang kartal, serta menjaga stabilitas keuangan daerah. Hal lainnya mendorong pengenalan dan akses terhadap perbankan, melakukan koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dimana di tingkat provinsi telah dibentuk dan diketuai oleh Asisten II Bidang Pembangunan dan Kesra Syaiful Herman.
“Pembukaan kantor perwakilan bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian informasi terkait aturan dan informasi lain yang berkenaan dengan kebijakan moneter kepada masyarakat di daerah. Karenanya keberadaan kantor perwakilan BI di Kaltara sebagai mitra strategis dan relevan bagi pemerintah daerah khususnya dalam rangka mengendalikan inflasi serta mendorong peningkatan kapasitas ekonomi di Kaltara,”ujarnya. (drm/hmsprov)
Kaltara Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengatakan dalam pertemuan tahunan, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo menyampaikan berbagai tantangan, arah serta prospek perekonomian Indonesia ke depan.
“Tantangan yang dihadapi Indonesia semakin tidak ringan, salah satu yang sudah menanti adalah risiko gejolak di pasar keuangan global akibat kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dan mulai terjadinya pelambatan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok,”ujar Irianto.
Selain itu, lanjut Irianto, Gubernur BI juga menjelaskan arah kebijakan 2015 dan selanjutnya serta tiga pilar yang merupakan
tiga bidang tugas utama BI selaku Bank Sentral yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta berfungsi mengembangkan sistem perbankan dan sistem perkreditan yang sehat dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan.
Meskipun adanya pelambatan pertumbuhan ekonomi global, lanjut Irianto, Kaltara memiliki prospek bagus dan cerah kedepan. Sebab sebagai daerah otonomi baru yang tengah berkembang, Kaltara didukung dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang belum dikelola secara optimal. Kondisi ini didukung secara geografis, geostrategis dan geopolitik dimana Kaltara berada di wilayah perbatasan. Dimana jika dikembangkan sesuai dengan rencana Pemprov Kaltara yang akan mengembangkan kawasan industri dan pelabuhan internasional di daerah Tanah Kuning, Bulungan. Hal ini akan menjadikan Kaltara ke depan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang kuat tidak saja berdampak secara positif bagi wilayah Kalimantan tetapi bagi Indonesia.
“Ini ditunjukkan salah satunya dengan mulai mengalirnya minat dunia usaha untuk melakukan investasi di berbagai sektor di Kaltara dalam dua tahun terakhir sejak terbentuknya Kaltara,”ujarnya.
Momentum ini, lanjut Irianto jangan disia-siakan dan harus disikapi secara cerdas, bersama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltara. Untuk memberikan dukungan dan kemudahan dalam kelancaran aktivitas investor yang datang ke Kaltara. Diantaranya dalam pembangunan PLTA Kayan dan pengembangan lapangan minyak dan gas bumi yang akan dilaksanakan anak perusahanaan PT Pertamina di perairan sekitar Pulau Bunyu.
Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengatakan kabar gembira itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo dalam pertemuan tahunan BI 2014 di Jakarta, Kamis (20/11) lalu. Dalam pertemuan yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo, pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Kerja, Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pimpinan DPR RI, Lembaga Penjamin Simpanan dan Gubernur se-Indonesia, Gubernur BI menyampaikan sambutan dengan tema Mengawal Stabilitas, Bersinergi Mempercepat Reformasi Struktural.
Ia mengatakan karena berbagai pertimbangan untuk jangka pendek karena faktor efektivitas dan efisiensi, Kantor Perwakilan BI Kaltara disarankan berada di Tarakan. Salah satunya karena pertimbangan kedekatan hubungan dan asebilitas dimana kantor cabang utama perbankan rata-rata berada di Tarakan.
“Selain itu, seperti di provinsi lain, kita akan akan membantu penyiapan lahan lewat hibah untuk Kantor Perwakilan BI Kaltara di Tanjung Selor. Karenanya keberadaan Kantor Perwakilan BI dalam dua atau tiga tahun harus segera pindah ke ibukota provinsi di Tanjung Selor,”ujar Irianto.
Keberadaan kantor perwakilan BI, lanjut Irianto sangat penting. Sebab sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah. Meskipun pengaturan dan pengawasan perbankan telah pindah ke OJK. Peran-peran strategis BI bagi daerah sangat banyak diantaranya memberikan asisten hal-hal yang perlu dan tidak untuk dilakukan salah satunya menjaga inflasi agar tidak melebihi ambang batas yang membahayakan.
Selain itu, lanjut Irianto, BI memfasilitasi informasi data moneter dan ekonomi makro lainnya kepada gubernur dan bupati/walikota, pemberdayaan sektor riil dan keuangan inklusif untuk mendukung perekonomian daerah, menjaga sistem pembayaran yang efisien, melakukan riset perekonomian daerah, mengelola peredaran uang kartal, serta menjaga stabilitas keuangan daerah. Hal lainnya mendorong pengenalan dan akses terhadap perbankan, melakukan koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dimana di tingkat provinsi telah dibentuk dan diketuai oleh Asisten II Bidang Pembangunan dan Kesra Syaiful Herman.
“Pembukaan kantor perwakilan bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian informasi terkait aturan dan informasi lain yang berkenaan dengan kebijakan moneter kepada masyarakat di daerah. Karenanya keberadaan kantor perwakilan BI di Kaltara sebagai mitra strategis dan relevan bagi pemerintah daerah khususnya dalam rangka mengendalikan inflasi serta mendorong peningkatan kapasitas ekonomi di Kaltara,”ujarnya. (drm/hmsprov)
Kaltara Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengatakan dalam pertemuan tahunan, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo menyampaikan berbagai tantangan, arah serta prospek perekonomian Indonesia ke depan.
“Tantangan yang dihadapi Indonesia semakin tidak ringan, salah satu yang sudah menanti adalah risiko gejolak di pasar keuangan global akibat kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dan mulai terjadinya pelambatan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok,”ujar Irianto.
Selain itu, lanjut Irianto, Gubernur BI juga menjelaskan arah kebijakan 2015 dan selanjutnya serta tiga pilar yang merupakan
tiga bidang tugas utama BI selaku Bank Sentral yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta berfungsi mengembangkan sistem perbankan dan sistem perkreditan yang sehat dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan.
Meskipun adanya pelambatan pertumbuhan ekonomi global, lanjut Irianto, Kaltara memiliki prospek bagus dan cerah kedepan. Sebab sebagai daerah otonomi baru yang tengah berkembang, Kaltara didukung dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang belum dikelola secara optimal. Kondisi ini didukung secara geografis, geostrategis dan geopolitik dimana Kaltara berada di wilayah perbatasan. Dimana jika dikembangkan sesuai dengan rencana Pemprov Kaltara yang akan mengembangkan kawasan industri dan pelabuhan internasional di daerah Tanah Kuning, Bulungan. Hal ini akan menjadikan Kaltara ke depan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang kuat tidak saja berdampak secara positif bagi wilayah Kalimantan tetapi bagi Indonesia.
“Ini ditunjukkan salah satunya dengan mulai mengalirnya minat dunia usaha untuk melakukan investasi di berbagai sektor di Kaltara dalam dua tahun terakhir sejak terbentuknya Kaltara,”ujarnya.
Momentum ini, lanjut Irianto jangan disia-siakan dan harus disikapi secara cerdas, bersama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltara. Untuk memberikan dukungan dan kemudahan dalam kelancaran aktivitas investor yang datang ke Kaltara. Diantaranya dalam pembangunan PLTA Kayan dan pengembangan lapangan minyak dan gas bumi yang akan dilaksanakan anak perusahanaan PT Pertamina di perairan sekitar Pulau Bunyu.
